Piala Dunia yang mungkin paling dipolitisasi

Turnamen besar seperti Piala Dunia sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memamerkan prestasi dan keanggunan negara yang menyelenggarakannya.

Penyalahgunaan tersebut terutama bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suksesnya pembangunan suatu negara, sehingga diharapkan bisa menjadi contoh bagi dunia.

Hingga saat ini, hanya Italia yang pernah menggunakan Piala Dunia untuk kepentingan politik ideologis ketika diktator Benito Mussolini memberikan trofi tambahan selain piala resmi, Jules Rimet, pada Piala Dunia 1934 yang berlangsung di Italia.

Mussolini menghadiahkan trofi ‘La Coppa Del Duce’ kepada tim nasional Italia yang memenangkan Piala Dunia pada tahun itu, dengan maksud untuk menunjukkan keunggulan rakyatnya serta fasisme Italia.

Hal ini mirip dengan tindakan Adolf Hitler yang memanfaatkan Olimpiade Berlin 1936 untuk memuliakan ideologi Sosialisme Nasional (Nazi) dan gagasan supremasi ras Arya.

Namun, sejak saat itu, organisasi olahraga internasional, termasuk FIFA, berupaya keras untuk menghilangkan hubungan antara tujuan politik dengan acara olahraga.

FIFA sendiri berusaha dari waktu ke waktu menjadikan Piala Dunia sebagai turnamen yang tidak terlibat politik, meskipun hal ini sulit diwujudkan dan sering kali membuat FIFA terperangkap dalam isu politik serta mendapat tuduhan memiliki standar ganda.

Usaha FIFA untuk menghadirkan Piala Dunia yang bebas dari politik kini menghadapi tantangan ketika Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026.

Selain menjadi yang pertama kali berlangsung di tiga negara, Piala Dunia 2026 juga menjadi yang pertama diikuti oleh 48 tim.

Tujuan penyelenggaraan Piala Dunia di beberapa negara adalah untuk membangun pemahaman bersama dan inklusivitas.

Namun, hal ini justru menimbulkan tantangan besar bagi pelaksanaan Piala Dunia yang diharapkan apolitik.

Jika pada tahun 1934 Mussolini mengaitkan sepak bola dengan politik, maka kali ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat mencoba melakukan hal serupa.

Trump tampaknya ingin menggunakan Piala Dunia 2026 sebagai cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan-kegagalan politiknya selama ini.

Kepopulerannya di dalam negeri AS telah merosot drastis, terutama disebabkan oleh konflik dengan Iran. Kepopulerannya hanya tersisa 37 persen.

Ancaman larangan masuk AS

Tanda-tanda bahwa Trump mempolitisasi Piala Dunia semakin jelas sejak konflik dengan Iran muncul pada akhir Februari 2026. Iran sendiri adalah salah satu peserta Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, Piala Dunia 2026 diadakan di negara yang sedang berperang dengan negara lain yang juga ikut serta dalam turnamen.

Ketegangan di Teluk Persia dan kawasan Timur Tengah tampaknya berangsur mempengaruhi Piala Dunia 2026.

Salah satu akibatnya adalah penolakan AS untuk memberikan izin sebagai lokasi latihan bagi tim nasional Iran. Padahal, tiga pertandingan fase grup yang akan dilalui Iran diadakan di AS, yakni melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir.

Beruntung ada Meksiko. Negara ini bersedia untuk menampung timnas Iran, dan menawarkan Tijuana sebagai tempat latihan mereka.

Hubungan Trump dengan Meksiko, serta Kanada, tidak bisa dibilang baik.

Bahkan, relasi dengan Kanada sangat tegang, salah satunya akibat ejekan Trump yang menyebut Kanada sebagai “negara bagian ke-51” AS. Kanada juga menjadi korban dari perang dagang yang dilancarkan Trump tanpa membedakan sekutu dan lawan.

Keputusan Trump untuk melarang tim nasional Iran berlatih dan bermarkas di AS adalah contoh bahwa Piala Dunia 2026 cenderung dipengaruhi politik.
Iran semakin terjepit, setelah warganya tidak dapat pergi ke AS untuk mendukung tim nasional mereka. Hal ini disebabkan karena Iran termasuk dalam daftar negara yang dilarang memasuki AS.

Para penggemar dari timnas Senegal, Pantai Gading, dan Haiti juga menghadapi situasi serupa dengan yang dialami oleh Iran. Mereka terpaksa mengandalkan komunitas diaspora, yang dalam kasus Iran, cenderung menentang pemerintahan yang berkuasa di Teheran.

FIFA tidak dapat melakukan banyak hal. Mereka terpaksa patuh pada Trump, meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino telah membayangkan “Piala Dunia yang paling inklusif” pada tahun ini.

Kebijakan ketat Trump terhadap imigran telah membuat dunia merasa khawatir, yang tercermin dari tindakan keras aparat imigrasi mereka (ICE) terhadap orang-orang yang dianggap ilegal.

Trump telah mengubah ICE menjadi badan keamanan yang kejam dan rasis, yang menebarkan rasa takut dan teror, bertindak tanpa dasar hukum, dan sering kali menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Banyak pihak merasa prihatin dengan aksi ICE, terutama terkait dengan Piala Dunia 2026.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia mendorong AS untuk melindungi para pendukung sepak bola internasional yang akan datang ke negara tersebut, serta para jurnalis dan pejabat tim nasional. AS diminta untuk melindungi mereka yang datang untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 dari sewenang-wenang, pengawasan, dan kebijakan masuk yang tidak adil.

Penyaringan jejak digital.

Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia merasa cemas karena pemerintahan Trump tidak mengubah kebijakan untuk memberi kemudahan bagi penggemar sepak bola internasional dalam menyaksikan Piala Dunia 2026, tetapi justru menerapkan peraturan baru yang melemahkan hak migran.

Salah satu peraturan terbaru adalah keharusan untuk mengungkapkan aktivitas di media sosial selama lima tahun terakhir. Trump berusaha mengumpulkan informasi digital tentang orang-orang yang berencana masuk ke Amerika Serikat.

Jika individu asing memiliki latar belakang yang menentang atau bertentangan dengan kebijakan AS, seperti dalam isu Palestina, mereka akan ditolak untuk memasuki negeri itu.

Sebuah laporan dari jurnal Eropa, International Politics and Society pada tahun 2026, mengungkapkan bahwa beberapa turis ditolak karena mereka memiliki pandangan yang kritis terhadap Amerika Serikat.

Selain itu, kebiasaan Trump menggunakan momen-momen penting sebagai kesempatan untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang berlawanan dengan dirinya juga menambah kekhawatiran banyak orang.

Mereka yang tidak sejalan dengan Trump bisa menjadi korban kebijakannya.

Hal ini termasuk Spanyol, yang merupakan salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

Spanyol dikenal sebagai negara yang aktif menentang perang di Iran, bahkan menolak wilayahnya dipakai untuk operasi militer AS.

Di bidang Palestina, negara ini juga sangat vokal dalam mengkritik Israel, sekutu utama AS.

Bayangkan bagaimana nasib Perdana Menteri Pedro Sanchez jika Spanyol berhasil mencapai final dan menjadi juara Piala Dunia 2026. Trump mungkin tidak akan senang melihat Sanchez di bangku penonton Piala Dunia 2026, sedangkan final diadakan di Amerika.

Terlebih lagi, beberapa pemain Spanyol, termasuk Lamine Yamal, secara terbuka menunjukkan dukungan bagi Palestina.

Yamal bukan satu-satunya yang berpandangan demikian. Banyak pemain lain serta penggemar sepak bola di berbagai negara yang sejalan dengan sikap tersebut.

Situasi ini jelas menjadi tantangan besar bagi pemerintah Amerika serta FIFA.

Bagi pemerintah AS, ini adalah sebuah ujian mengenai keberanian mereka untuk membiarkan pihak-pihak yang bersikap kritis kepada mereka masuk ke negara mereka. Sementara itu, bagi FIFA, tantangan yang ada adalah bagaimana menjaga agar individu dengan pandangan yang berbeda dari AS merasa aman dan bebas dalam menikmati Piala Dunia 2026.